Donald Trump telah mengancam untuk memotong bantuan ke negara-negara yang memberikan suara untuk memilih rancangan resolusi PBB yang mengecam keputusan AS untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
UNGA yang beranggotakan 193 orang tersebut diperkirakan akan memberikan suara pada resolusi Yerusalem pada hari Kamis (Jason Szenes / EPA)
Presiden AS mengatakan di Gedung Putih pada hari Rabu (20/12) bahwa AS akan "memperhatikan suara mereka".
"Mereka mengambil ratusan juta dolar dan bahkan miliaran dolar, dan kemudian mereka memberikan suara menentang kita. Baik kita melihat suara itu. Biarkan mereka memberikan suara melawan kita. Kita akan menghemat banyak. Kami tidak peduli," Kantor berita Reuters mengutip Trump.
Majelis Umum PBB akan mengadakan sidang darurat pada hari Kamis untuk memberikan suara mengenai keputusan AS yang kontroversial tersebut.
Gerakan ini diharapkan bisa berjalan dengan mudah di badan PBB yang beranggotakan 193 orang, namun tidak mengikat.
Huruf yang mengancam
Komentar presiden tersebut muncul setelah Nikki Haley, duta besar AS untuk PBB, mengirim surat-surat yang mengancam ke negara-negara anggota PBB yang mendesak mereka untuk memberikan suara menentang mosi tersebut.
Haley juga mengatakan di Twitter bahwa "AS akan mengambil nama" negara yang memilih untuk memilih resolusi tersebut.
"Mereka mengambil ratusan juta dolar dan bahkan miliaran dolar, dan kemudian mereka memberikan suara menentang kita. Baik kita melihat suara itu. Biarkan mereka memberikan suara melawan kita. Kita akan menghemat banyak. Kami tidak peduli," Kantor berita Reuters mengutip Trump.
Majelis Umum PBB akan mengadakan sidang darurat pada hari Kamis untuk memberikan suara mengenai keputusan AS yang kontroversial tersebut.
Gerakan ini diharapkan bisa berjalan dengan mudah di badan PBB yang beranggotakan 193 orang, namun tidak mengikat.
Huruf yang mengancam
Komentar presiden tersebut muncul setelah Nikki Haley, duta besar AS untuk PBB, mengirim surat-surat yang mengancam ke negara-negara anggota PBB yang mendesak mereka untuk memberikan suara menentang mosi tersebut.
Haley juga mengatakan di Twitter bahwa "AS akan mengambil nama" negara yang memilih untuk memilih resolusi tersebut.
Trump menyatakan Yerusalem sebagai ibukota Israel pada 6 Desember dan mengumumkan niat AS untuk memindahkan kedutaannya ke kota.
Langkah kontroversial
tersebut mendorong demonstrasi dan penghukuman berskala besar dari para pemimpin di seluruh dunia.
Pada hari Selasa, AS memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang disponsori Mesir yang meminta negara-negara untuk tidak mendirikan misi diplomatik di Yerusalem.
AS kalah jumlah 14 banding 1 saat memveto resolusi itu.
"Negara anggota Majelis Umum akan diminta untuk memberikan suara pada resolusi rancangan yang sama yang kami sampaikan ke Dewan Keamanan, dimana AS telah memblokir hak veto tersebut," Riyad al-Maliki, menteri luar negeri Otoritas Palestina (PA) , mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin.
Mike Hanna dari Al Jazeera, yang melaporkan dari markas besar PBB di New York, mengatakan duta besar Swedia untuk PBB telah memberi isyarat bahwa mereka akan memilih untuk mendukung resolusi UNGA.
"Apa yang akan kita lihat di Majelis Umum pada hari Kamis mengenai pemungutan suara tersebut kemungkinan akan menjadi penghukuman menyapu sekarang bukan hanya upaya untuk mengubah status Yerusalem, tetapi juga dengan cara sebuah jajak pendapat mengenai kebijakan isolasionis Presiden Trump , "Kata Hanna.
www.aljazeera.com
AL JAZEERA NEWS
AS kalah jumlah 14 banding 1 saat memveto resolusi itu.
"Negara anggota Majelis Umum akan diminta untuk memberikan suara pada resolusi rancangan yang sama yang kami sampaikan ke Dewan Keamanan, dimana AS telah memblokir hak veto tersebut," Riyad al-Maliki, menteri luar negeri Otoritas Palestina (PA) , mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin.
Mike Hanna dari Al Jazeera, yang melaporkan dari markas besar PBB di New York, mengatakan duta besar Swedia untuk PBB telah memberi isyarat bahwa mereka akan memilih untuk mendukung resolusi UNGA.
"Apa yang akan kita lihat di Majelis Umum pada hari Kamis mengenai pemungutan suara tersebut kemungkinan akan menjadi penghukuman menyapu sekarang bukan hanya upaya untuk mengubah status Yerusalem, tetapi juga dengan cara sebuah jajak pendapat mengenai kebijakan isolasionis Presiden Trump , "Kata Hanna.
www.aljazeera.com
AL JAZEERA NEWS